Indonesia dan Perdamaian Dunia

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 14 Juni 2023

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat peresmian dan pengukuhan KRI Bung Karno-369 di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023). Foto: Dok. Puspen TNI

Headline: Megawati Singgung Perang Ukraina-Rusia saat Resmikan KRI Bung Karno

Baca artikel CNN Indonesia "Megawati Singgung Perang Ukraina-Rusia saat Resmikan KRI Bung Karno" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230601235910-20-956809/megawati-singgung-perang-ukraina-rusia-saat-resmikan-kri-bung-karno.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal perang antara Ukraina dan Rusia yang sedang berkecamuk. Hal itu ia sampaikan di acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Mega juga menyinggung soal tindakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang melakukan safari politik ke berbagai negara dunia dan organisasi internasional untuk mencari dukungan.

Lebih lanjut, Ketua Umum PDIP tersebut juga sempat menyinggung posisi yang diambil ASEAN terkait perang tersebut.

Mengenal KRI Bung Karno, Kapal Perang yang Diresmikan Megawati

Soal pembahasannya yang menyinggung hal tersebut, Megawati berharap hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi para jenderal dalam menyusun strategi terkait perang.

KRI Bung Karno-369 secara resmi dikukuhkan untuk memperkuat armada laut RI guna mengembalikan kejayaan maritim Indonesia.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima yang dilakukan oleh PT Kaimun Anugrah Sejati (KAS), Aslog Kasal Laksda TNI Agus Santoso dan Pangkoarmada I Laksda TNI Erwin S. Aldedharma serta disaksikan juga oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Komisaris Utama PT KAS Franky Sucipto.

KRI Bung Karno merupakan kapal perang jenis korvet yang akan dioperasionalkan dalam mendukung pelaksanaan Operasi Militer Untuk Perang (OMP), serta mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mengantikan Kapal Kepresidenan KRI Barakuda-633 yang sudah beroperasi selama 27 tahun.

KRI Bung Karno dipersenjatai dengan satu Meriam Leonardo 40 mm, dua Senapan Mesin Berat Oerlikon 20 mm, dan dua Peluncur Rudal SHORAD Simbad Permukaan ke Udara dan KRI terseut memiliki panjang 73 meter, lebar 12 meter dan tinggi 5 meter memiliki kecepatan jelajah 22 knot serta kecepatan maksimal 24 knot.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI juga mengukuhkan Letkol Laut (P) Krido Satriyo sebagai Komandan KRI Bung Karno-369 yang pertama.

Tanggapan:

Indonesia sebagai negara yang besar dan memiliki posisi yang strategis secara geografis, politis dan historis. Sudah seharusnya mengambil peran lebih jauh lagi dalam politik internasional. Salah satunya mengenai konflik Rusia-Ukraina yang belum bisa diselesaikan hingga lebih dari satu tahun.

Presiden Joko Widodo sudah melakukan beberapa upaya. Bertemu dengan kedua kepala negara, yakni Presiden Vladimir Putin dan Volodymyr Zelenskyy. Indonesia sudah mengambil peran, namun dibutuhkan langkah yang lebih konkret lagi. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Shang-rila Dialogue memberikan proposal perdamaian bagi negara yang berkonflik.

Untuk itu, besar harapan Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar agar masalah Rusia-Ukraina dapat diselesaikan dengan baik. Kedamaian dunia akan kembali terjaga. Pastinya dampak konflik tersebut yang sudah merambah keberbagai aspek bisa ditekan dan dunia kembali stabil.

Indonesia dan Kesejahteraan Dunia

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 07 Juni 2023

Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi. (AFP/Lee Jin-Man)

Headline: Menlu Ajak BRICS Perjuangkan Hak Pembangunan Setiap Negara

Ringkasan:

Jakarta, Indonesia - ​Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan secara virtual pada pertemuan para Menlu negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) dengan negara-negara mitra di Cape Town, Afrika Selatan (2/6).

Dalam pernyataannya, Menlu mengajak negara-negara BRICS untuk memperjuangkan hak pembangunan setiap negara dan memperkuat multilateralisme.

Menlu menyampaikan bahwa saat ini dunia semakin terbelah ke dalam blok-blok yang saling berlawanan. Tatanan dunia yang berdasarkan peraturan kehilangan makna karena setiap negara mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Kerja sama internasional gagal mengatasi tantangan-tantangan global, dan kepercayaan terhadap efektivitas multilateralisme makin surut.

Dia menyampaikan dua hal yang perlu didorong oleh BRICS. Pertama, memperjuangkan hak pembangunan setiap negara. Sejarah mencatat negara berkembang banyak mengalami ketidakadilan ekonomi. Negara-negara Global South berhak untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan bebas dari diskriminasi perdagangan dan perangkap utang. Isu ini juga telah diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu.

Kedua, memperkuat multilateralisme. Agar dapat berfungsi dengan baik, multilateralisme harus infklusif dan sesuai denga tujuan. Untuk itu, tata kelola global perlu diperkuat dan direformasi.

Dia mengapresiasi inisiatif BRICS membentuk Bank Pembangunan Baru yang menghadirkan perspektif segar dalam sistem keuangan global yang sudah kadaluwarsa. Sebagai penutup, Retno menegaskan multilateralisme hanya dapat berkembang jika semua pihak menghormati hukum internasional secara konsisten tanpa standar ganda sebagai fondasi tatanan global.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota BRICS dan 14 negara undangan, yakni Arab Saudi, Argentina, Bangladesh, Burundi, Komoro, Gabon, Guinea-Bissau, Iran, Kazahstan, Kuba, Mesir, Rep. Demokratik Kongo, Uni Emirat Arab, dan Uruguay. Tahun ini Indonesia telah diundang pada sejumlah pertemuan BRICS di bawah keketuaan Afrika Selatan.​

Tanggapan:

Menurut saya, apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Ibu Retno L. P. Marsudi sangat benar. Bahwa dunia sudah seperti terbagi dan terkotak-kotak. Apabila untuk tujuan positif itu sangat baik. Namun, jika hanya untuk implementasi politik luar negeri akan menimbulkan hal-hal yang tidak seharusnya. Misalnya, konflik Rusia dengan Ukraina. Dampaknya sangat besar, sampai ke banyak negara bukan hanya di negara tersebut dan negara terbagi mendukung dua negara tersebut.

Untuk itu, perlu peran aktif dan kesadaran dari masing-masing negara. Bagaimana pembangunan dan kesejahteraan bisa merata, bukan hanya kepentingan negara masing-masing, tetapi gua seluruh negara didunia. Masyarakat dunia masih banyak yang hidup dibawah tingkat kesejahteraan yang seharusnya. Untuk itu, seluruh negara didunia harus sadar dan bekerja bersama-sama

Sumber Gambar:

https://m.mediaindonesia.com/internasional/586366/retno-ajak-brics-perjuangkan-hak-pembangunan-setiap-negara

Sumber Berita:

https://tunis.kemlu.go.id/portal/id/read/4813/berita/menlu-ajak-brics-perjuangkan-hak-pembangunan-setiap-negara

Rumah Susun: Untuk Hidup PPKS

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 31 Mei 2023

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (AP/Seth Wenig)

Headline: Tangis Risma Saat Resmikan Rusun di Jakarta, Ingat Keluarga PPKS

Baca artikel CNN Indonesia "Tangis Risma Saat Resmikan Rusun di Jakarta, Ingat Keluarga PPKS" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230331165601-20-932027/tangis-risma-saat-resmikan-rusun-di-jakarta-ingat-keluarga-ppks.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menangis saat teringat pada sebuah keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tak tertolong karena buruknya kondisi tempat tinggal mereka. Emosi haru Risma itu meluap saat meresmikan Rumah Susun Sentra Mulia Jaya Jakarta yang dibangun bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk PPKS agar dapat berpenghasilan dan mandiri.

Risma mengatakan keluarga tersebut ia temukan bermukim di kolong jembatan dekat kantor Kementerian Sosial dengan berbagai masalah sosial yang dialami. 

Risma mengatakan keluarga tersebut ditawarkan untuk tinggal di balai milik Kemensos, karena pada saat itu belum ada program untuk pembangunan rumah susun untuk PPKS. Namun, sambung Risma, ibu dari keluarga tersebut menolak untuk pindah ke balai dengan alasan memiliki anak perempuan yang sedang sakit keras. Rupanya anak tersebut mengidap HIV/AIDS akibat diperkosa di kolong jembatan.

Risma mengatakan dengan terwujudnya program rumah susun untuk PPKS itu membuktikan negara hadir untuk memberikan uluran tangan pada pemerlu kesejahteraan sosial. Rumah Susun Sentra Mulya Jaya Jakarta di Komplek RPTC Bambu Apus, Jakarta Timur, untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Mensos Risma mengatakan rumah susun tersebut merupakan bangunan kedua yang diresmikan untuk penerima manfaat, setelah sebelumnya meresmikan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi. Bangunan rumah susun tersebut terdiri dari lima lantai dengan jumlah sebanyak 93 kamar. Jumlah calon penghuni rumah susun sebanyak 76 keluarga atau 259 jiwa.

Tanggapan:

Ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih tinggal tidak di tempat yang seharusnya. Mereka menempati pemukiman liar yang tidak layak atau bahkan di fasilitas umum yang terbuka, seperti di kolong jembatan, trotoar jalan dan berbagai tempat lainnya. Tidak sering juga mereka menempati lahan yang bukan milik mereka, hal ini seringkali menimbulkan konflik dengan pemilik lahan. Dan sudah pasti mereka harus mencari tempat lain karena bukan hak milik mereka. 

Kondisi ini sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal ditempat sembarangan. Karena ada banyak sekali potensi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Salah satunya adalah tindakan kriminalitas, mereka rawan menjadi korban. Barang atau harta benda mereka bisa jadi diambil oleh orang lain. Belum lagi, ada potensi pelecehan dan/atau pemerkosaan. Sangat mudah bagi pelaku melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang tinggal ditempat tersebut karena terbuka dan cenderung sepi, pastinya tidak aman.

Untuk itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat agar mereka atau masyarakat yang kurang beruntung dapat hidup dengan lebih baik. Bantuan dan dorongan sudah dilaksanakan, walau masih belum maksimal. Seringkali juga terdapat penolakan dari masyarakat tersebut yang memang sudah nyaman hidup dengan kondisi tersebut. Hal ini menambah rumit proses penyelesaian masalah ini.

RESUME SEMNAS FDIKOM

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 24 Mei 2023

Dokumentasi (https://www.uinjkt.ac.id/fdikom-gelar-seminar-jelang-pemilu-2024-menko-mahfud-md-dijadwalkan-hadir/)

Resume Seminar Nasional Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta

Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik Sara dan Penguatan Partisipasi Warga

Welcoming Speech
Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

        Dr. Gun Gun Heryanto dalam welcoming speechnya menyatakan, terdapat dua tujuan penyelenggaraan acara ini, yakni sebagai inisiatif untuk melakukan pengarusutamaan literasi politik dan literasi media di Indonesia melalui civitas akademika di UIN Syarif Hidayatullah dan untuk memapankan kerjasama kelembagaan antara FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan KPU RI kemudian KPI pusat dan ASKOPSI. Pak Gun Gun berharap kita dapat terus berkontribusi kepada republik ini melalui cara yang bisa kita lakukan. Kita dapat berpikir tanpa kejumudan bergerak tanpa kekerasan dan bermanfaat untuk kita kedepan.

Keynote Speaker

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Tema: Pengarusutamaan Literasi Politik di Tahun Politik

Prof. Mahfud menyatakan, seringkali di kalangan umat Islam itu ada yang mengatakan bahwa jangan berpolitik, politik itu haram, politik itu kotor, politik itu dosa itu. Sering dikatakan begitu bahwa politik bagi manusia siapapun di dunia ini merupakan keniscayaan merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari.

        

Politik secara ilmu itu sebenarnya mulia. karena orang bisa membuat organisasi bernegara itu baik atau tidak Itu tergantung politiknya. Prof. Manfud pernah menulis disertasi bahwa politik itu menentukan karakter produk hukum. Kalau hukum jelek, yang harus diperbaiki politiknya bukan aturan-aturan hukumnya. Aturan-aturan hukum itu biasanya selalu bagus. di dalam diskusi bagus, sesuai dengan filosofinya. tetapi jika politiknya tidak benar maka hukum itu akan tidak baik.

        

Prof. Mahfud menyampaikan pesan untuk generasi muda dan mahasiswa. Beliau menyatakan, bahwa sangat penting bagi kita untuk bukan hanya berdalih dan berlindung di balik aturan-aturan hukum, tetapi yang terpenting adalah moral etika dan moral. Karena hukum sebenarnya sumbernya adalah etika dan moral, yang kemudian dihukumkan banyak nilai-nilai etis yang belum bisa dirumuskan dalam pasal-pasal, tapi ini mengikat kalau kita ingin hidup tertib dan damai diantara sesama manusia dan biasanya kearifan lokal kita selalu mengingatkan “ingat kalau kamu berhasil dengan akal-akalan sekarang pada saatnya kamu akan terhinakan oleh perbuatannya sendiri” Itulah yang disebut karma, itulah yang disebut neraka dunia.

Beliau juga bercerita baru saja bertemu dengan seseorang yang memceritakan atau mengadu kepada beliau. Orang tersebut menyatakan di kantornya banyak korupsi sekali, sedangkan mereka yang kerjanya mati-matian dan gajinya kecil tidak dapat apa-apa. Tuhan itu memberi pelajaran kepada kita kalau kamu berlaku baik maka akan baik, tapi kalau kamu berlaku tidak baik dan korupsi. Mungkin memang dapat banyak uang, tapi kamu tidak bahagia. Tuhan itu adil. Oleh sebab itu, pelajaran moral ajaran-ajaran agama, kalau saya supaya juga menuntun kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, terutama di dalam berpolitik.

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tema: Moderasi Beragama Jelang Pemilu 2024

Beliau menyatakan, dalam konteks literasi media dan politik ini, yakni terkait dengan moderasi beragama dan politik. Sangat menarik menempatkan agama dalam wilayah politik dan sekarang sudah mulai dimainkan. Bagaimana agama menjadi bagian dari politik identitas ini sesuatu yang menjadi rumit pada satu sisi, tetapi menjadi instrumen yang penting pada sisi yang lain. Untuk itu, saya ingin menggarisbawahi bagaimana agama berperan. Namun, perannya di dalam pendidikan politik atau pengembangan politik Indonesia saat ini menjadi hal yang positif, yaitu isu moderasi beragama.

Bagaimana moderasi beragama ini penting tentu bukan hanya Islam, tetapi juga agama-agama yang lain. Hal yang penting di dalam agama, yaitu terdapat konteks institusi, kitab suci, jamaah atau pengikut dan terkait dengan mobilisasi melakukan suatu kampanye atau yang disebut dengan positive. Dimana masyarakat yang terpolarisasi pemahaman-pemahaman yang menimbulkan suatu sekat atau eksklusivisme harus edukasi dan dihilangkan sekat tersebut. Di dalam konteks konten ataupun juga sosialisasi di masyarakat. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Menghilangkan penggunaan suatu ayat-ayat ataupun doktrin keagamaan yang dijadikan sebagai kepentingan untuk melawan kelompok yang lain.

Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

Tema: Pengarusutamaan Literasi Politik di Tahun Politik Perspektif KPU

Menyampaikan betapa pentingnya keberadaan Bahasa Indonesia yang menjadi Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia menyatukan banyak sekali perbedaan masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu identitas bangsa yang menyatukan rakyat Indonesia. Menyamppaikan juga tentang bagaimana penggunaan kekerasan dalam rangka memenangkan pemilu, baik kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Bagaimana meminimalisir dan bahkan melarang penggunaan hal tersebut karena sangat membahayakan kondisi masyarakat.

Beliau juga menyampaikan bahwa, semua partai itu bertaruh memperebutkan suara, memperebutkan kursi, tapi tidak lama kemudian setelah pertarungan itu. Mereka cari teman untuk bisa mengusung atau mengusulkan atau mendaftarkan pasangan calon dalam Pilkada. Hal ini, menunjukkan bahwa pernyataan tidak ada kawan dan lawan yang abadi di dalam politik itu bisa kita lihat faktanya pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya maupun nanti akan kelihatan makin nyata di Pemilu dan Pilkada 2024.

Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo, M.A., Ph.D., APU.

Pakar Konflik Sosial dan Keamanan

Tema: Pengarusutamaan Literasi Politik di Tahun Politik Perspektif Pakar

Salah satu yang menarik adalah tentang agama dan politik yang disampaikan Prof. Hermawan. Ia menyampaikan “Mengapa agama tidak dicampur adukkan dengan politik. Karena prinsip agama itu dari Tuhan sedangkan prinsip politik itu dari manusia. Yang sifatnya dari kedaulatan yang diberikan itu dengan cara berpikir seperti ini, maka kita bisa lihat agama itu tidak bisa diperbandingkan.

Keynote Speaker

Ubaidillah. S.Sos., M.Pd.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Tema: Literasi Media dan Tanggung Jawab Sosial Media Arus Utama di Pemilu 2024

Menyatakan bahwa KPI terus menerus memperbaiki tata kelola dan melakukan pengawasan terhadap media yang berada dibawah naungan KPI. KPI melakukan banyak upaya, terlebih lagi menuju tahun politik di tahun 2024. KPI akan bekerja sama dengan lembaga negara lainnya. Menuju tahun politik 2024 ada banyak sekali hal yang harus diwaspadai dan diawasi agar tidak terjadi hal-hal yag tidak seharusnya didalam pelaksanaan pemilu.

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Ketua Dewan Pers

Tema: Idealis Pers di Tahun Politik

Bu Ninik merupakan ketua dewan pers perempuan pertama di dunia, beliau menggantikan Prof. Ayumardi Azra yang meninggal tahun 2022. Bu Ninik menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi, yakni informasi yang valid, benar, akurat, berimbang, dan juga patuh pada kode etik jurnalistik juga pedoman-pedoman lainnya. Bukan informasi yang salah dan tidak seharusnya. Beliau juga menyampaikan dua peran pers yang paling penting, yakni: mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana tanggung jawab tersebut sangat luas, kita perlu memastikan pemberitaan yang disampaikan harus menjaga asas-asas yang ada, misalnya asas praduga tak bersalah. Dan juga yang beliau sampaikan, juga sering disampaakan oleh Prof. Azra. Beliau menyampaikan pers memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan intelektual. Dalam rangka menuju pemilu kita harus mewaspadai beberapa hal, antara lain: kita harus mewaspadai keberadaan media yang berafiliasi politik dan dikhawatirkan terdapat konflik kepentingan, lalu tentang potensi memecah kebaragaman yakni tentang SARA dan juga penggunaan politik Identitas.

Evri Rizqi Monarshi, S.K.M.

Komisioner KPI Pusat

Tema: Literasi Siaran Pemilu 2024

Beliau menyampaikan, bahwa masih banyak missleading mengenai tugas KPI. Dimana tugas KPI adalah mengawasi penyiaran dan prefensi publik, yakni bukan hanya televisi juga radio. Pentingnya lietarasi digital dalam pemilu 2024, karena masyarakat harus memahami informasi yang masuk, melakukan crosscheck terhadap informasi yang beredar. Setelah itu, barulah masyarakat dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ia yakini. Media seharusnya sebagai alat untuk mencegah perpecahan pada pelaksanaan pemilu. Dan setelah itu, barulah dapat meningkatkan indeks demokrasi yang menjadi lebih baik. Media penyiaran harusnya menyampaikan informasi yang berimbang. Media harus transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penyiaran suatu informasi. Media harus menjadi sarana edukasi bukan justru mengarahkan masyarakat harus mendukung salah satu calon.

Dr. Muhammad Zamroni, M.Si.

Ketua ASKOPIS

Tema: Ekonomi Politik Media Penyiaran Jelang Pemilu 2024

Fungsi media, memberikan informasi, edukatif, memberikan hiburan dan untuk kontrol. Media ditempatkan sebagai pilar demokrasi yang keempat. Media merupakan forum publik yang merepresentasi kebutuhan dan apa yang publik inginkan, namun kenyataannya saat ini justru media yang mengarahkan apa yang publik inginkan. Media sebagai forum partisipasi publik, saat ini publik tidak memiliki ruang karena saat ini media dikuasai oleh para pihak yang memiliki kekuasaan.

Tanggapan

Benar bahwa masih terdapat orang-orang atau masyarakat yang masih tertutup pikirannya dan belum mengerti apa sebenarnya politik itu. Mereka termakan oleh hasutan dan upaya penyesalan yang memiliki tujuan tertentu. 

Untuk itu, pendidikan politik sejak dini harus dilakukan. Agar generasi muda yang akan berestafet memimpin negara ini, tidak memiliki paham yang tidak seharusnya. Disini penting juga peran mahasiswa yang harus membantu meluruskan interpretasi menyimpang tersebut. Agar masyarakat Indonesia terbuka dan tidak lagi ludah dibodoh-bodohi untuk kepentingan tertentu.

UU Perampasan Aset, Menuju Indonesia Tanpa KKN

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 17 Mei 2023

Ilustrasi tindak pidana korupsi. (iStock/Atstock Productions)

Headline: Wamenkumham: RI Tertinggal 17 Tahun Belum Punya UU Perampasan Aset

Baca artikel CNN Indonesia "Wamenkumham: RI Tertinggal 17 Tahun Belum Punya UU Perampasan Aset" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230511075113-12-948075/wamenkumham-ri-tertinggal-17-tahun-belum-punya-uu-perampasan-aset.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyebut Indonesia tertinggal 17 tahun karena belum memiliki Undang-undang Perampasan Aset. Eddy menjelaskan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) 2003 pada 2006 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dia mengatakan terdapat tenggat waktu bagi negara peserta untuk menyesuaikan hukum positif nasional terhadap korupsi atas konvensi itu. Menurut Eddy, Indonesia semestinya sudah menyesuaikan UU Tindak Pidana Korupsi selambat-lambatnya pada 31 Desember 2007.

Sementara itu, UU Tipikor yang ada belum mengalami perubahan sejak disahkan pada 1999 dan direvisi pada 2001. Padahal, kata Eddy, UU Perampasan Aset merupakan turunan dari salah satu tujuan konvensi antikorupsi tersebut.

Tujuan pertama dari hasil konvensi itu adalah membasmi korupsi secara efisien. Kedua, kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Ia pun berharap pemerintah bersama DPR bisa segera membahas RUU Perampasan Aset dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda juga berharap RUU Perampasan Aset bisa disahkan secepatnya. Menurutnya, absennya UU Perampasan Aset menjadi salah satu kendala untuk merampas aset para terpidana korupsi.

Adapun Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset kepada DPR. Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jadi perwakilan pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

Tanggapan:

Indonesia adalah negara yang kaya dan sangat banyak memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Sejak merdeka posisi Indonesia sangat strategis dan banyak dibutuhkan negara-negara lain didunia. Namun, sedari dulu situasi pemerintahan di Indonesia belum mampu berjalan dengan baik. Mulai dari perebutan kekuasaan, kekuasaan berlebih dan pastinya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.

Indonesia terus menerus berbenah, namun belum benar-benar bisa menjadi negara yang bersih dan maju. Masih banyak oknum yang merusak dan merugikan negara ini juga pastinya rakyat Indonesia. Mereka setelah berkuasa justru tidak membantu masyarakat. Namun, menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dan keuntungannya pribadi.

Pernah terdapat pemimpin yang sangat identik dengan KKN, yakni salah satu presiden yang berkuasa sangat lama di Indonesia. Karena hal tersebut juga, rakyat Indonesia bergerak dan melawan, melakukan revolusi demi Indonesia yang jauh lebih baik. Setelah itu, pemberantasan KKN mulai diperketat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Walau belum implementasinya belum maksimal. 

Mulai dari UU Tipikor, walau sudah sangat lama dan belum dilakukan perubahan dan penyesuaian dimasa kini. Belakangan ini, muncul kembali RUU tentang perampasan aset yang sangat ditunggu. Karena dipercaya dapat mengurangi angka KKN di Indonesia dengan maksimal. Untuk itu, rakyat berharap RUU tersebut dapat segera di sahkan menjadi UU. Kita semua menunggu bagaimana proses hukum dan penegakan serta proses pelaksanaan sistem anti korupsi dapat berjalan dengan baik. Tentunya, agar Indonesia dapat menjadi lebih baik kedepannya. Rakyat Indonesia lebih sejahtera.

Mengadu Nasib: Penipuan, Penyiksaan, TPPO

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 10 Mei 2023

Presiden Jokowi mengklaim WNI menjadi korban terbayak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dibandingkan warga negara Asia Tenggara lainnya. (iStockphoto/Aj_OP)

Headline: Jokowi soal Perdagangan Orang: WNI Jadi Korban Terbesar di ASEAN

Baca artikel CNN Indonesia "Jokowi soal Perdagangan Orang: WNI Jadi Korban Terbesar di ASEAN" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230508142706-106-946737/jokowi-soal-perdagangan-orang-wni-jadi-korban-terbesar-di-asean.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban terbanyak kasus perdagangan manusia atau TPPO di antara warga negara Asia Tenggara lainnya.

Jokowi mengungkapkan perdagangan manusia, terutama online scam, menjadi salah satu fokus isu yang akan dibahas dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei. Ia juga menegaskan masalah perdagangan manusia harus diberantas mulai dari hulu hingga ke hilir.

Lebih lanjut, Jokowi menerangkan di KTT nanti forum akan mengadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. Ia juga menyinggung WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berhasil menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari negara itu.

Pada 5 Mei lalu pihak berwenang Filipina dan perwakilan negara lain termasuk Indonesia juga berhasil menyelamatkan 1.408 korban perdagangan orang. Mereka berasal dari berbagai negara Asia Tenggara. Dari jumlah itu, 143 di antaranya merupakan warga Indonesia.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengklaim kasus perdagangan manusia kian marak di Asia Tenggara. Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah mengalami dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam. Kasus semacam ini, lanjutnya, tak cuma terjadi di RI, tetapi di berbagai negara ASEAN.

Retno menjelaskan kasus online scam sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia sendiri, tercatat ada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.

Senada, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha membeberkan kasus online scam di Indonesia meningkat sejak 2021. Salah satu peningkatan itu terlihat dari lonjakan kasus online scam di Kamboja. Di negara ini, kasus melonjak hingga delapan kali lipat,

Judha mengungkapkan modus online scam yang sering dilakukan yakni menawarkan pekerjaan dengan gaji besar tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus.

Tawaran pekerjaan itu disebarkan melalui media sosial. Kebanyakan pekerjaan yang ditawarkan yakni menjadi customer service (CS). Para korban online scam juga berangkat ke negara tujuan tanpa menggunakan visa kerja. Mereka menggunakan visa bebas kunjungan wisata yang bisa dipakai ke sesama negara Asia Tenggara.

Tanggapan:

Perlindungan warga negara merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh suatu negara. Begitupula dengan NKRI yang terus menerus berupaya dan meningkatkan perlindungan bagi para warna negara Indonesia yang tinggal atau mencoba peruntungan di luar negeri. Tidaklah sulit sebenernya dalam melaksanakan perlindungan tersebut, dimana Indonesia memiliki banyak hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik di negara-negara lain. Namun, upaya perlindungan juga merupakan kesadaran bagi masyarakat yang tinggal diluar negeri itu sendiri. Masyarakat harus hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan dan melakukan aktivitas saat tinggal di luar negeri.

Beberapa waktu belakangan ini ramai dibicarakan mengenai kasus penipuan lowongan pekerjaan di Myanmar. Dimana, beberapa masyarakat Indonesia yang mencoba bekerja di luar negeri dalam hal ini Thailand ditipu dan justru dipekerjakan secara paksa di Myanmar. Bukan hanya dipekerjakan secara paksa, tapi mereka juga disekap, disiksa dan dalam tanda kutip bisa dikatakan diperbudak. Mereka tidak diizinkan untuk mengundurkan diri dan bahkan diberikan syarat untuk mengajak 5 orang lainnya untuk menggantikan mereka jika ingin mengundurkan diri.

Masalah ini langsung direspon cepat oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait, yakni kemnaker dan kemenlu. Pemerintah melalui kemenlu langsung melakukan upaya untuk membebaskan para WNI tersebut. Setelah melewati berbagai upaya, pada akhirnya mereka dapat dibebaskan dan kembali ke ibu pertiwi.

Masalah ini terjadi dikarenakan masih kurangnya tawaran dan ketersediaan lowongan pekerjaan di Indonesia. Namun, ada juga masyarakat yang memang lebih memilih bekerja di luar negeri karena beberapa alasan. Pemerintah harus lebih proaktif dan membuat kebijakan yang baik untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi kembali. Pemerintah harus membuat jalur resmi yang sistematis dan terpercaya dalam proses penawaran lowongan pekerjaan di luar negeri. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan para WNI tersebut agar hak-hak mereka dapat terpenuhi meskipun berada di luar negeri. Kasus ini memang sedang marak terjadi di ASEAN, tindakan dan upaya pemerintah Indonesia sudah sangat, namun pastinya pemerintah dan juga pastinya masyarakat harus lebih hati-hati dan melakukan upaya lain agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. 

May Day: Buruh, Upah dan Tuan Tanah

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 2 Mei 2023

Massa aksi Hari Buruh menggelar demo di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5). (CNN Indonesia/Rayhand Purnama)

Headline: Massa Aksi Hari Buruh Dilarang Demo di Depan Istana Negara dan MK

Baca artikel CNN Indonesia "Massa Aksi Hari Buruh Dilarang Demo di Depan Istana Negara dan MK" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230501122459-20-943906/massa-aksi-hari-buruh-dilarang-demo-di-depan-istana-negara-dan-mk.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut sebanyak 50 ribu massa buruh akan turun untuk demo besar-besaran dalam rangka merayakan Hari Buruh Nasional di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin (1/5).

Andi Gani mengatakan bahwa Istora Senayan akan dipenuhi oleh sekitar 40 ribu buruh. Di dalam area sekitar 15 ribu orang dan di luar area akan dipenuhi oleh puluhan ribu buruh lainnya.

Ia juga mengatakan, persiapan demo termasuk menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah, perhatikan buruh migran, dan menangkap seluruh mafia perdagangan orang.

Andi Gani menyebut May Day akan berlangsung di 10 kota besar, termasuk Medan, Ujung Pandang, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Menurut Andi Gani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo direncanakan akan hadir dalam acara yang berlangsung di Istora Senayan besok pada Hari Buruh untuk mengucapkan salam kepada para buruh yang merayakan May Day. Namun status kedatangannya masih dalam proses konfirmasi.

Tanggapan:

May Day, 1 Mei yang tiap tahunnya ditetapkan sebagai hari buruh internasional. Biasanya para buruh akan merayakan, berunjuk rasa dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Para buruh mencoba untuk memperbaiki hidup mereka dengan menuntut perbaikan peraturan, peningkatan upah dan lainnya kepada para pengambil kebijakan.

Di Indonesia biasanya unjuk rasa dilaksanakan di sekitaran istana negara, monumen nasional atau sepanjang jalan M. H. Thamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno. Mereka berharap para pengambil kebijakan mendengarkan aspirasii mereka dan mengakomodir kepentingan para buruh.

Tahun ini, fokus aspirasi buruh adalah mengenai UU Cipta Kerja. UU tersebut baru disahkan beberapa waktu kebelakang. Pengesahan UU tersebut sangat kontroversial dan memicu atensi yang sangat besar dari masyarakat Indonesia, bahkan hingga dunia internasional ikut menyoroti.

Pemerintah selaku pengambil kebijakan harus mendengarkan aspirasi para buruh. Seringkali kebijakan yang diambil pemerintah sudah baik, namun ada miss interpretasi tentang kebijakan tersebut. Semua kepentingan dan aspirasi harus diakomodir agar kesejahteraan dapat dirasakan semua pihak.