UU Perampasan Aset, Menuju Indonesia Tanpa KKN

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 17 Mei 2023

Ilustrasi tindak pidana korupsi. (iStock/Atstock Productions)

Headline: Wamenkumham: RI Tertinggal 17 Tahun Belum Punya UU Perampasan Aset

Baca artikel CNN Indonesia "Wamenkumham: RI Tertinggal 17 Tahun Belum Punya UU Perampasan Aset" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230511075113-12-948075/wamenkumham-ri-tertinggal-17-tahun-belum-punya-uu-perampasan-aset.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menyebut Indonesia tertinggal 17 tahun karena belum memiliki Undang-undang Perampasan Aset. Eddy menjelaskan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC) 2003 pada 2006 melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dia mengatakan terdapat tenggat waktu bagi negara peserta untuk menyesuaikan hukum positif nasional terhadap korupsi atas konvensi itu. Menurut Eddy, Indonesia semestinya sudah menyesuaikan UU Tindak Pidana Korupsi selambat-lambatnya pada 31 Desember 2007.

Sementara itu, UU Tipikor yang ada belum mengalami perubahan sejak disahkan pada 1999 dan direvisi pada 2001. Padahal, kata Eddy, UU Perampasan Aset merupakan turunan dari salah satu tujuan konvensi antikorupsi tersebut.

Tujuan pertama dari hasil konvensi itu adalah membasmi korupsi secara efisien. Kedua, kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi. Ia pun berharap pemerintah bersama DPR bisa segera membahas RUU Perampasan Aset dan mengesahkannya menjadi undang-undang.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda juga berharap RUU Perampasan Aset bisa disahkan secepatnya. Menurutnya, absennya UU Perampasan Aset menjadi salah satu kendala untuk merampas aset para terpidana korupsi.

Adapun Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset kepada DPR. Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jadi perwakilan pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR.

Tanggapan:

Indonesia adalah negara yang kaya dan sangat banyak memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Sejak merdeka posisi Indonesia sangat strategis dan banyak dibutuhkan negara-negara lain didunia. Namun, sedari dulu situasi pemerintahan di Indonesia belum mampu berjalan dengan baik. Mulai dari perebutan kekuasaan, kekuasaan berlebih dan pastinya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.

Indonesia terus menerus berbenah, namun belum benar-benar bisa menjadi negara yang bersih dan maju. Masih banyak oknum yang merusak dan merugikan negara ini juga pastinya rakyat Indonesia. Mereka setelah berkuasa justru tidak membantu masyarakat. Namun, menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dan keuntungannya pribadi.

Pernah terdapat pemimpin yang sangat identik dengan KKN, yakni salah satu presiden yang berkuasa sangat lama di Indonesia. Karena hal tersebut juga, rakyat Indonesia bergerak dan melawan, melakukan revolusi demi Indonesia yang jauh lebih baik. Setelah itu, pemberantasan KKN mulai diperketat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Walau belum implementasinya belum maksimal. 

Mulai dari UU Tipikor, walau sudah sangat lama dan belum dilakukan perubahan dan penyesuaian dimasa kini. Belakangan ini, muncul kembali RUU tentang perampasan aset yang sangat ditunggu. Karena dipercaya dapat mengurangi angka KKN di Indonesia dengan maksimal. Untuk itu, rakyat berharap RUU tersebut dapat segera di sahkan menjadi UU. Kita semua menunggu bagaimana proses hukum dan penegakan serta proses pelaksanaan sistem anti korupsi dapat berjalan dengan baik. Tentunya, agar Indonesia dapat menjadi lebih baik kedepannya. Rakyat Indonesia lebih sejahtera.

Mengadu Nasib: Penipuan, Penyiksaan, TPPO

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 10 Mei 2023

Presiden Jokowi mengklaim WNI menjadi korban terbayak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dibandingkan warga negara Asia Tenggara lainnya. (iStockphoto/Aj_OP)

Headline: Jokowi soal Perdagangan Orang: WNI Jadi Korban Terbesar di ASEAN

Baca artikel CNN Indonesia "Jokowi soal Perdagangan Orang: WNI Jadi Korban Terbesar di ASEAN" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230508142706-106-946737/jokowi-soal-perdagangan-orang-wni-jadi-korban-terbesar-di-asean.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban terbanyak kasus perdagangan manusia atau TPPO di antara warga negara Asia Tenggara lainnya.

Jokowi mengungkapkan perdagangan manusia, terutama online scam, menjadi salah satu fokus isu yang akan dibahas dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 10-11 Mei. Ia juga menegaskan masalah perdagangan manusia harus diberantas mulai dari hulu hingga ke hilir.

Lebih lanjut, Jokowi menerangkan di KTT nanti forum akan mengadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi. Ia juga menyinggung WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berhasil menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari negara itu.

Pada 5 Mei lalu pihak berwenang Filipina dan perwakilan negara lain termasuk Indonesia juga berhasil menyelamatkan 1.408 korban perdagangan orang. Mereka berasal dari berbagai negara Asia Tenggara. Dari jumlah itu, 143 di antaranya merupakan warga Indonesia.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengklaim kasus perdagangan manusia kian marak di Asia Tenggara. Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah mengalami dan menyelesaikan 1.841 kasus online scam. Kasus semacam ini, lanjutnya, tak cuma terjadi di RI, tetapi di berbagai negara ASEAN.

Retno menjelaskan kasus online scam sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia sendiri, tercatat ada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.

Senada, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha membeberkan kasus online scam di Indonesia meningkat sejak 2021. Salah satu peningkatan itu terlihat dari lonjakan kasus online scam di Kamboja. Di negara ini, kasus melonjak hingga delapan kali lipat,

Judha mengungkapkan modus online scam yang sering dilakukan yakni menawarkan pekerjaan dengan gaji besar tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus.

Tawaran pekerjaan itu disebarkan melalui media sosial. Kebanyakan pekerjaan yang ditawarkan yakni menjadi customer service (CS). Para korban online scam juga berangkat ke negara tujuan tanpa menggunakan visa kerja. Mereka menggunakan visa bebas kunjungan wisata yang bisa dipakai ke sesama negara Asia Tenggara.

Tanggapan:

Perlindungan warga negara merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh suatu negara. Begitupula dengan NKRI yang terus menerus berupaya dan meningkatkan perlindungan bagi para warna negara Indonesia yang tinggal atau mencoba peruntungan di luar negeri. Tidaklah sulit sebenernya dalam melaksanakan perlindungan tersebut, dimana Indonesia memiliki banyak hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik di negara-negara lain. Namun, upaya perlindungan juga merupakan kesadaran bagi masyarakat yang tinggal diluar negeri itu sendiri. Masyarakat harus hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan dan melakukan aktivitas saat tinggal di luar negeri.

Beberapa waktu belakangan ini ramai dibicarakan mengenai kasus penipuan lowongan pekerjaan di Myanmar. Dimana, beberapa masyarakat Indonesia yang mencoba bekerja di luar negeri dalam hal ini Thailand ditipu dan justru dipekerjakan secara paksa di Myanmar. Bukan hanya dipekerjakan secara paksa, tapi mereka juga disekap, disiksa dan dalam tanda kutip bisa dikatakan diperbudak. Mereka tidak diizinkan untuk mengundurkan diri dan bahkan diberikan syarat untuk mengajak 5 orang lainnya untuk menggantikan mereka jika ingin mengundurkan diri.

Masalah ini langsung direspon cepat oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait, yakni kemnaker dan kemenlu. Pemerintah melalui kemenlu langsung melakukan upaya untuk membebaskan para WNI tersebut. Setelah melewati berbagai upaya, pada akhirnya mereka dapat dibebaskan dan kembali ke ibu pertiwi.

Masalah ini terjadi dikarenakan masih kurangnya tawaran dan ketersediaan lowongan pekerjaan di Indonesia. Namun, ada juga masyarakat yang memang lebih memilih bekerja di luar negeri karena beberapa alasan. Pemerintah harus lebih proaktif dan membuat kebijakan yang baik untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi kembali. Pemerintah harus membuat jalur resmi yang sistematis dan terpercaya dalam proses penawaran lowongan pekerjaan di luar negeri. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan para WNI tersebut agar hak-hak mereka dapat terpenuhi meskipun berada di luar negeri. Kasus ini memang sedang marak terjadi di ASEAN, tindakan dan upaya pemerintah Indonesia sudah sangat, namun pastinya pemerintah dan juga pastinya masyarakat harus lebih hati-hati dan melakukan upaya lain agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. 

May Day: Buruh, Upah dan Tuan Tanah

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 2 Mei 2023

Massa aksi Hari Buruh menggelar demo di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (1/5). (CNN Indonesia/Rayhand Purnama)

Headline: Massa Aksi Hari Buruh Dilarang Demo di Depan Istana Negara dan MK

Baca artikel CNN Indonesia "Massa Aksi Hari Buruh Dilarang Demo di Depan Istana Negara dan MK" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230501122459-20-943906/massa-aksi-hari-buruh-dilarang-demo-di-depan-istana-negara-dan-mk.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut sebanyak 50 ribu massa buruh akan turun untuk demo besar-besaran dalam rangka merayakan Hari Buruh Nasional di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin (1/5).

Andi Gani mengatakan bahwa Istora Senayan akan dipenuhi oleh sekitar 40 ribu buruh. Di dalam area sekitar 15 ribu orang dan di luar area akan dipenuhi oleh puluhan ribu buruh lainnya.

Ia juga mengatakan, persiapan demo termasuk menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, menolak upah murah, perhatikan buruh migran, dan menangkap seluruh mafia perdagangan orang.

Andi Gani menyebut May Day akan berlangsung di 10 kota besar, termasuk Medan, Ujung Pandang, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Menurut Andi Gani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo direncanakan akan hadir dalam acara yang berlangsung di Istora Senayan besok pada Hari Buruh untuk mengucapkan salam kepada para buruh yang merayakan May Day. Namun status kedatangannya masih dalam proses konfirmasi.

Tanggapan:

May Day, 1 Mei yang tiap tahunnya ditetapkan sebagai hari buruh internasional. Biasanya para buruh akan merayakan, berunjuk rasa dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Para buruh mencoba untuk memperbaiki hidup mereka dengan menuntut perbaikan peraturan, peningkatan upah dan lainnya kepada para pengambil kebijakan.

Di Indonesia biasanya unjuk rasa dilaksanakan di sekitaran istana negara, monumen nasional atau sepanjang jalan M. H. Thamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno. Mereka berharap para pengambil kebijakan mendengarkan aspirasii mereka dan mengakomodir kepentingan para buruh.

Tahun ini, fokus aspirasi buruh adalah mengenai UU Cipta Kerja. UU tersebut baru disahkan beberapa waktu kebelakang. Pengesahan UU tersebut sangat kontroversial dan memicu atensi yang sangat besar dari masyarakat Indonesia, bahkan hingga dunia internasional ikut menyoroti.

Pemerintah selaku pengambil kebijakan harus mendengarkan aspirasi para buruh. Seringkali kebijakan yang diambil pemerintah sudah baik, namun ada miss interpretasi tentang kebijakan tersebut. Semua kepentingan dan aspirasi harus diakomodir agar kesejahteraan dapat dirasakan semua pihak.

Papua, Sejahtera dan Senjata

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 26 April 2023

TNI menyatakan warga di Papua belakangan ini resah karena KKB kerap menjadikan ibu-ibu dan anak-anak sebagai 'tameng' perlindungan mereka. Dok. Puspen TNI

Headline: KKB Kocar-kacir Diusir Warga Pakai Busur dan Panah

Baca artikel CNN Indonesia "KKB Kocar-kacir Diusir Warga Pakai Busur dan Panah" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230425130846-20-941813/kkb-kocar-kacir-diusir-warga-pakai-busur-dan-panah.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

TNI menyatakan keberadaan kelompok separatis bersenjata yang biasa disebut KKB atau KST telah mengusik kehidupan masyarakat karena keberadaannya meresahkan warga di Papua. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan warga resah karena KKB kerap menjadikan ibu-ibu dan anak-anak sebagai 'tameng' perlindungan mereka.

Dalam dua hari terakhir, warga pun berselisih dan bahkan mengusir kelompok bersenjata itu saat dalam pelarian usai menyerang anggota TNI-Polri di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Herman mengatakan pada Minggu (23/4) gerombolan KKB menggunakan dua senjata api laras panjang menyerang aparat TNI Yonif 305/Tkr saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Ia mengatakan serangan KKB itu membuat resah masyarakat di kampung Sambili, kampung Kusage dan kampung Mamba Bawah.

Lalu pada Senin (24/4), KKB disebut menyerang dan menembak aparat dari Brimob Polri di Kampung Bilogai. Prajurit Satgas Yonif 305/Tkr yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya mendengar kejadian tersebut, lalu bersiaga mengantisipasi terjadi serangan lanjutan.

Tanggapan:

Menurut saya, keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Provinsi Papua yang saat ini sudah dimekarkan menjadi beberapa provinsi sudah sangat lama. Kelompok ini ingin Papua merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan separatisme KKB di Papua sudah sangat meresahkan masyarakat Papua. KKB melakukan penyerangan, penculikan bahkan melakukan pembunuhan. KKB juga menyerang tenaga kesehatan yang mengabdi dan membantu masyarakat agar dapat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. KKB menyerang para personel TNI dan Polri hingga beberapa personel tewas tertembak.

Tidak semua orang Papua sejalan dengan sikap mereka, bahkan mayoritas tidak mendukung tindakan separatis yang mereka lakukan. Dahulu, Papua memang seperti dianak tirikan dari NKRI. Pembangunan yang tidak masif dan masalah-masalah lainnya.

Namun kini, Papua sudah terus menerus menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia dengan sangat masif melakukan pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini tertinggal. Pembangunan jalan trans Papua, Bandara, Pelabuhan, Pemukiman dan infrastruktur lainnya yang sangat membantu masyarakat Papua serta mengembangkan ekonomi masyarakat Papua. Untuk itu, kesejahteraan di Papua harus terus ditingkatkan, karena itu memang merupakan hak dasar mereka sebagai manusia dan kewajiban negara untuk menyediakannya. Juga agar KKB dapat dilawan dan ditekan agar tidak terjadi lagi konflik horizontal maupun vertikal di Papua, tidak ada pihak-pihak rakus yang memanfaatkan untuk berkuasa.

 

Lebaran, Lonjakan Covid dan Lonjakan Mudik

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 19 April 2023

Foto udara antrean sejumlah kendaraan pemudik melewati Gerbang Tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/4/2023). (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Headline: Kasus Covid Melonjak di Tengah Aktivitas Mudik Tanah Air

Baca artikel CNN Indonesia "Kasus Covid Melonjak di Tengah Aktivitas Mudik Tanah Air" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230419150159-20-939838/kasus-covid-melonjak-di-tengah-aktivitas-mudik-tanah-air.

Ringkasan:

Kasus virus corona (covid-19) di Tanah Air terus mengalami peningkatan. Kasus aktif tercatat 9.776 kasus per Selasa (18/4).

Dalam sepekan terakhir, kasus baru di Indonesia terus mengalami lonjakan. Kenaikan tersebut terjadi dalam rentang 12-18 April 2023. Dalam sepekan, tercatat mencapai 6.907  kasus. Lonjakan kasus teranyar yakni sebanyak 1.343 orang dinyatakan positif pada 18 April 2023.

Presiden Joko Widodo mengatakan terjadi peningkatan kasus covid-19. Ia menekankan agar masyarakat tetap melakukan vaksinasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penularan kasus virus corona (Covid-19) setelah Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah kemungkinan masih terjadi.

Sementara itu, kasus subvarian Omicron XBB 1.16 atau Arcturus, Kemenkes mencatat ada tujuh orang yang terinfeksi varian tersebut.

Dilaporkan lima di antaranya mengalami gejala ringan. Sementara, dua kasus lainnya sudah dinyatakan sembuh. Lima kasus itu tiga diantaranya ditemukan di DKI Jakarta. Sementara dua lainnya di Jawa Timur.

Ia menambahkan ada 29 negara yang melaporkan kenaikan kasus Covid-19 diduga kuat akibat varian Arcturus.

Sementara di Indonesia terjadi kenaikan kasus hingga menembus angka 1000 kasus. Namun angka tersebut, belum melebihi ambang batas yang yaitu 1/100.000 sesuai yang disyaratkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Tanggapan:

Menurut saya, fenomena peningkatan kasus infeksi covid 19 di Indonesia harus terus diwaspadai. Terlebih lagi lonjakan peningkatan kasus infeksi terjadi pada saat musim mudik hari raya idul fitri. Dimana, masyarakat Indonesia melakukan aktivitas ini dengan masif. Kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan hari raya.

Pemerintah harus melakukan mitigasi agar tidak terjadi infeksi yang lebih luas lagi. Pemerintah harus waspada dan mengimbau masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan dan tetap berhati-hati.

Disisi lain, masyarakat juga harus sadar. Masyarakat harus menjaga kesehatan dirinya masing-masing. Tindakan aktif masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap buruk atau tidaknya lonjakan kasus infeksi covid 19 saat ini.

Rumah Tuhan, Minoritas dan Mayoritas

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 12 April 2023

Peresmian GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4), melewati proses panjang selama 15 tahun terakhir. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Headline: Jalan Terjal Peresmian GKI Yasmin Bogor Hingga Bima Arya Minta Maaf

Baca artikel CNN Indonesia "Jalan Terjal Peresmian GKI Yasmin Bogor Hingga Bima Arya Minta Maaf" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410060202-20-935471/jalan-terjal-peresmian-gki-yasmin-bogor-hingga-bima-arya-minta-maaf.

Ringkasan:

Peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4), melewati proses panjang selama 15 tahun terakhir. 

Para jemaat GKI Yasmin selama belasan tahun itu hampir setiap tahun sekali rutin menggelar ibadah Natal di depan Istana. Mereka sekaligus menuntut hak beribadah di gereja yang tak kunjung mendapat izin pembangunan.

Polemik pembangunan GKI Yasmin dimulai sejak 2010 atau empat tahun sejak izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Pada 19 Juli 2006, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan (Yasmin).

Pemkot mengizinkan GKI Yasmin dibangun di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Namun lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011.

Pencabutan izin tersebut dilakukan dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Sejumlah warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2006, diatur empat syarat pendirian rumah ibadah.

Syarat-syarat itu antara lain, memiliki minimal 90 jemaat; didukung minimal 60 warga sekitar, dapat persetujuan dinas agama setempat, dan mendapat rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

GKI Yasmin kala itu diduga memalsukan tanda tangan persetujuan warga sekitar.

Kemudian pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

Terakhir pada 2021, GKI Yasmin dinyatakan telah memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. Para jemaat juga menyetujui tempat baru pembangunan gereja di atas lahan seluas 1.668 meter persegi di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor.

Tanggapan:

Menurut saya, isu pembangan rumah ibadah juga merupakan isu kesejahteraan sosial. Dimana, itu merupakan kesejahteraan bagi para umat yang memiliki agama. Beribadah di rumah ibadah agama mereka merupakan berkat dan hal yang diinginkan bagi para umat beragama, agar beribadah lebih nyaman dan lebih damai.

Namun, berbagai problematika terjadi. Mulai dari penolakan masyarakat sekitar dan bahkan pemerintah tidak mengeluarkan izin pembangunan. Padalah itu diatus dalam UUD RI 1945. Isu agama banyak sekali dipolitisasi, khususnya bagi agama minoritas. Para pemegang keputusan mudah sekali mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah mayoritas dan mempersulit minoritas.

Untuk itu, saya berharap ada aturan yang lebih jelas lagi, lebih objektif. Dalam proses perizinan hingga pembangunan rumah ibadah, baik untuk agama mayoritas atau agama minoritas sekalipun. Negara dan pemerintah harus menjamin kebebasan masyarakat dalam memeluk agama atau kepercayaan hingga pelaksanaan ibadah mereka masing-masing.

Mitigasi Bencana Optimal, Masyarakat Lebih Sejahtera

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 4 April 2023

Ilustrasi banjir bandang. (ANTARA FOTO/Novian Fazli)

Headline: Banjir Bandang Terjang 8 Desa di Sumbawa NTB, 2 Jembatan Ambruk

Baca artikel CNN Indonesia "Banjir Bandang Terjang 8 Desa di Sumbawa NTB, 2 Jembatan Ambruk" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230404193817-20-933586/banjir-bandang-terjang-8-desa-di-sumbawa-ntb-2-jembatan-ambruk.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Setidaknya delapan wilayah desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terdampak banjir bandang pada Selasa (4/4), pukul 16.00 WITA.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Muhammad Nurhidayat mengatakan banjir bandang tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan dan sedimentasi di daerah aliran sungai.

Ia menyebutkan tiga kecamatan yang dilanda banjir bandang, yakni Kecamatan Lenangguar meliputi Desa Lenangguar dan Ledang.

Banjir bandang juga menyebabkan beberapa jembatan terputus, yakni jembatan penghubung Desa Lito dan Batu Tering, sedangkan jembatan gantung di Desa Semamung juga ambles diterjang banjir bandang.

Muhammad mengatakan dampak banjir bandang di Desa Brang Rea, Sebasang, dan Bage Loka, masih dalam asesmen petugas, baik jumlah warga terdampak maupun bangunan dan fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh desa dan kecamatan yang terdampak bencana untuk bersama-sama melakukan pendataan secara menyeluruh dan melakukan penanganan, khususnya penyaluran bantuan tahap awal bagi warga yang terdampak banjir.

Tanggapan:

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, terlebih lagi kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Ada banyak sekali kemungkinan terjadinya bencana alam. Tidak ada yang pernah tahu, kapan bencana alam bisa datang dan terjadi.

Menurut saya, kita harus Setidaknya meminimalisir dampak dari bencana alam yang mungkin terjadi. Kita harus memetakan zona-zona rawan bencana, untuk bisa dilakukan tindakan pencegahan. Misalnya dengan merelokasi masyarakat yang tinggal di zona rawan tersebut. Agar ketika terjadi bencana dampaknya bisa lebih kecil. Masyarakat tetap bisa hidup dengan sejahtera.

Untuk itu, jangan hanya fokus dan bekerja ketika bencana telah terjadi. Karena dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Kita harus mulai berpikir jauh, yakni melalui pencegahan dan meminimalisir dampak dari nemvana terjadi, terlebih lagi jika bencana yang terjadi adalah bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia yang menyimpang pada alam.