Papua, Sejahtera dan Senjata

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 26 April 2023

TNI menyatakan warga di Papua belakangan ini resah karena KKB kerap menjadikan ibu-ibu dan anak-anak sebagai 'tameng' perlindungan mereka. Dok. Puspen TNI

Headline: KKB Kocar-kacir Diusir Warga Pakai Busur dan Panah

Baca artikel CNN Indonesia "KKB Kocar-kacir Diusir Warga Pakai Busur dan Panah" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230425130846-20-941813/kkb-kocar-kacir-diusir-warga-pakai-busur-dan-panah.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

TNI menyatakan keberadaan kelompok separatis bersenjata yang biasa disebut KKB atau KST telah mengusik kehidupan masyarakat karena keberadaannya meresahkan warga di Papua. Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman mengatakan warga resah karena KKB kerap menjadikan ibu-ibu dan anak-anak sebagai 'tameng' perlindungan mereka.

Dalam dua hari terakhir, warga pun berselisih dan bahkan mengusir kelompok bersenjata itu saat dalam pelarian usai menyerang anggota TNI-Polri di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Herman mengatakan pada Minggu (23/4) gerombolan KKB menggunakan dua senjata api laras panjang menyerang aparat TNI Yonif 305/Tkr saat berada di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Ia mengatakan serangan KKB itu membuat resah masyarakat di kampung Sambili, kampung Kusage dan kampung Mamba Bawah.

Lalu pada Senin (24/4), KKB disebut menyerang dan menembak aparat dari Brimob Polri di Kampung Bilogai. Prajurit Satgas Yonif 305/Tkr yang berada di sekitar wilayah Intan Jaya mendengar kejadian tersebut, lalu bersiaga mengantisipasi terjadi serangan lanjutan.

Tanggapan:

Menurut saya, keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Provinsi Papua yang saat ini sudah dimekarkan menjadi beberapa provinsi sudah sangat lama. Kelompok ini ingin Papua merdeka dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan separatisme KKB di Papua sudah sangat meresahkan masyarakat Papua. KKB melakukan penyerangan, penculikan bahkan melakukan pembunuhan. KKB juga menyerang tenaga kesehatan yang mengabdi dan membantu masyarakat agar dapat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. KKB menyerang para personel TNI dan Polri hingga beberapa personel tewas tertembak.

Tidak semua orang Papua sejalan dengan sikap mereka, bahkan mayoritas tidak mendukung tindakan separatis yang mereka lakukan. Dahulu, Papua memang seperti dianak tirikan dari NKRI. Pembangunan yang tidak masif dan masalah-masalah lainnya.

Namun kini, Papua sudah terus menerus menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia dengan sangat masif melakukan pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini tertinggal. Pembangunan jalan trans Papua, Bandara, Pelabuhan, Pemukiman dan infrastruktur lainnya yang sangat membantu masyarakat Papua serta mengembangkan ekonomi masyarakat Papua. Untuk itu, kesejahteraan di Papua harus terus ditingkatkan, karena itu memang merupakan hak dasar mereka sebagai manusia dan kewajiban negara untuk menyediakannya. Juga agar KKB dapat dilawan dan ditekan agar tidak terjadi lagi konflik horizontal maupun vertikal di Papua, tidak ada pihak-pihak rakus yang memanfaatkan untuk berkuasa.

 

Lebaran, Lonjakan Covid dan Lonjakan Mudik

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 19 April 2023

Foto udara antrean sejumlah kendaraan pemudik melewati Gerbang Tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/4/2023). (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Headline: Kasus Covid Melonjak di Tengah Aktivitas Mudik Tanah Air

Baca artikel CNN Indonesia "Kasus Covid Melonjak di Tengah Aktivitas Mudik Tanah Air" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230419150159-20-939838/kasus-covid-melonjak-di-tengah-aktivitas-mudik-tanah-air.

Ringkasan:

Kasus virus corona (covid-19) di Tanah Air terus mengalami peningkatan. Kasus aktif tercatat 9.776 kasus per Selasa (18/4).

Dalam sepekan terakhir, kasus baru di Indonesia terus mengalami lonjakan. Kenaikan tersebut terjadi dalam rentang 12-18 April 2023. Dalam sepekan, tercatat mencapai 6.907  kasus. Lonjakan kasus teranyar yakni sebanyak 1.343 orang dinyatakan positif pada 18 April 2023.

Presiden Joko Widodo mengatakan terjadi peningkatan kasus covid-19. Ia menekankan agar masyarakat tetap melakukan vaksinasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penularan kasus virus corona (Covid-19) setelah Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah kemungkinan masih terjadi.

Sementara itu, kasus subvarian Omicron XBB 1.16 atau Arcturus, Kemenkes mencatat ada tujuh orang yang terinfeksi varian tersebut.

Dilaporkan lima di antaranya mengalami gejala ringan. Sementara, dua kasus lainnya sudah dinyatakan sembuh. Lima kasus itu tiga diantaranya ditemukan di DKI Jakarta. Sementara dua lainnya di Jawa Timur.

Ia menambahkan ada 29 negara yang melaporkan kenaikan kasus Covid-19 diduga kuat akibat varian Arcturus.

Sementara di Indonesia terjadi kenaikan kasus hingga menembus angka 1000 kasus. Namun angka tersebut, belum melebihi ambang batas yang yaitu 1/100.000 sesuai yang disyaratkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Tanggapan:

Menurut saya, fenomena peningkatan kasus infeksi covid 19 di Indonesia harus terus diwaspadai. Terlebih lagi lonjakan peningkatan kasus infeksi terjadi pada saat musim mudik hari raya idul fitri. Dimana, masyarakat Indonesia melakukan aktivitas ini dengan masif. Kembali ke kampung halaman untuk melaksanakan hari raya.

Pemerintah harus melakukan mitigasi agar tidak terjadi infeksi yang lebih luas lagi. Pemerintah harus waspada dan mengimbau masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan dan tetap berhati-hati.

Disisi lain, masyarakat juga harus sadar. Masyarakat harus menjaga kesehatan dirinya masing-masing. Tindakan aktif masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap buruk atau tidaknya lonjakan kasus infeksi covid 19 saat ini.

Rumah Tuhan, Minoritas dan Mayoritas

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 12 April 2023

Peresmian GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4), melewati proses panjang selama 15 tahun terakhir. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Headline: Jalan Terjal Peresmian GKI Yasmin Bogor Hingga Bima Arya Minta Maaf

Baca artikel CNN Indonesia "Jalan Terjal Peresmian GKI Yasmin Bogor Hingga Bima Arya Minta Maaf" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410060202-20-935471/jalan-terjal-peresmian-gki-yasmin-bogor-hingga-bima-arya-minta-maaf.

Ringkasan:

Peresmian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/4), melewati proses panjang selama 15 tahun terakhir. 

Para jemaat GKI Yasmin selama belasan tahun itu hampir setiap tahun sekali rutin menggelar ibadah Natal di depan Istana. Mereka sekaligus menuntut hak beribadah di gereja yang tak kunjung mendapat izin pembangunan.

Polemik pembangunan GKI Yasmin dimulai sejak 2010 atau empat tahun sejak izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Pada 19 Juli 2006, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan (Yasmin).

Pemkot mengizinkan GKI Yasmin dibangun di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Namun lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011.

Pencabutan izin tersebut dilakukan dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Sejumlah warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2006, diatur empat syarat pendirian rumah ibadah.

Syarat-syarat itu antara lain, memiliki minimal 90 jemaat; didukung minimal 60 warga sekitar, dapat persetujuan dinas agama setempat, dan mendapat rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

GKI Yasmin kala itu diduga memalsukan tanda tangan persetujuan warga sekitar.

Kemudian pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

Terakhir pada 2021, GKI Yasmin dinyatakan telah memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. Para jemaat juga menyetujui tempat baru pembangunan gereja di atas lahan seluas 1.668 meter persegi di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor.

Tanggapan:

Menurut saya, isu pembangan rumah ibadah juga merupakan isu kesejahteraan sosial. Dimana, itu merupakan kesejahteraan bagi para umat yang memiliki agama. Beribadah di rumah ibadah agama mereka merupakan berkat dan hal yang diinginkan bagi para umat beragama, agar beribadah lebih nyaman dan lebih damai.

Namun, berbagai problematika terjadi. Mulai dari penolakan masyarakat sekitar dan bahkan pemerintah tidak mengeluarkan izin pembangunan. Padalah itu diatus dalam UUD RI 1945. Isu agama banyak sekali dipolitisasi, khususnya bagi agama minoritas. Para pemegang keputusan mudah sekali mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah mayoritas dan mempersulit minoritas.

Untuk itu, saya berharap ada aturan yang lebih jelas lagi, lebih objektif. Dalam proses perizinan hingga pembangunan rumah ibadah, baik untuk agama mayoritas atau agama minoritas sekalipun. Negara dan pemerintah harus menjamin kebebasan masyarakat dalam memeluk agama atau kepercayaan hingga pelaksanaan ibadah mereka masing-masing.

Mitigasi Bencana Optimal, Masyarakat Lebih Sejahtera

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 4 April 2023

Ilustrasi banjir bandang. (ANTARA FOTO/Novian Fazli)

Headline: Banjir Bandang Terjang 8 Desa di Sumbawa NTB, 2 Jembatan Ambruk

Baca artikel CNN Indonesia "Banjir Bandang Terjang 8 Desa di Sumbawa NTB, 2 Jembatan Ambruk" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230404193817-20-933586/banjir-bandang-terjang-8-desa-di-sumbawa-ntb-2-jembatan-ambruk.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/

Ringkasan:

Setidaknya delapan wilayah desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terdampak banjir bandang pada Selasa (4/4), pukul 16.00 WITA.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Muhammad Nurhidayat mengatakan banjir bandang tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan dan sedimentasi di daerah aliran sungai.

Ia menyebutkan tiga kecamatan yang dilanda banjir bandang, yakni Kecamatan Lenangguar meliputi Desa Lenangguar dan Ledang.

Banjir bandang juga menyebabkan beberapa jembatan terputus, yakni jembatan penghubung Desa Lito dan Batu Tering, sedangkan jembatan gantung di Desa Semamung juga ambles diterjang banjir bandang.

Muhammad mengatakan dampak banjir bandang di Desa Brang Rea, Sebasang, dan Bage Loka, masih dalam asesmen petugas, baik jumlah warga terdampak maupun bangunan dan fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh desa dan kecamatan yang terdampak bencana untuk bersama-sama melakukan pendataan secara menyeluruh dan melakukan penanganan, khususnya penyaluran bantuan tahap awal bagi warga yang terdampak banjir.

Tanggapan:

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, terlebih lagi kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Ada banyak sekali kemungkinan terjadinya bencana alam. Tidak ada yang pernah tahu, kapan bencana alam bisa datang dan terjadi.

Menurut saya, kita harus Setidaknya meminimalisir dampak dari bencana alam yang mungkin terjadi. Kita harus memetakan zona-zona rawan bencana, untuk bisa dilakukan tindakan pencegahan. Misalnya dengan merelokasi masyarakat yang tinggal di zona rawan tersebut. Agar ketika terjadi bencana dampaknya bisa lebih kecil. Masyarakat tetap bisa hidup dengan sejahtera.

Untuk itu, jangan hanya fokus dan bekerja ketika bencana telah terjadi. Karena dampaknya sangat besar bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Kita harus mulai berpikir jauh, yakni melalui pencegahan dan meminimalisir dampak dari nemvana terjadi, terlebih lagi jika bencana yang terjadi adalah bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia yang menyimpang pada alam.

Ramadhan Bulan Penuh Berkah juga Sarung hingga Sajam

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 29 Maret 2023

Ilustrasi tawuran remaja. Polda DKI mencatat delapan tawuran remaja terjadi di awal Ramadan. (istockphoto/SimonSkafar)

Headline: Marak Tawuran di DKI Sepanjang Ramadan, dari Ngabuburit hingga Sahur

Ringkasan:

Polda Metro Jaya mencatat ada delapan aksi tawuran yang terjadi sejak awal Ramadan. Aksi ini berawal dari aksi kumpul-kumpul saat menunggu jam buka puasa ataupun sahur.

Rabu, 22 Maret 2023

• Sekitar pukul 23.00 WIB terjadi aksi tawuran di Jalan Husein Sastra Negara, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Dalam peristiwa itu sembilan remaja ditangkap dengan barang bukti sarung yang sudah dimodifikasi untuk dipakai dalam aksi tawuran tersebut.

Kamis, 23 Maret 2023

• Sekitar pukul 02.00 WB aksi tawuran terjadi di Pasar Gili, Jatipulo, Jakarta Barat. Dalam aksi tawuran ini, satu orang berinisial MJ (29) tewas diduga karena terkena sabetan senjata tajam.
• Aksi tawuran juga terjadi di kawasan Ciledug, Tangerang Kota. Dalam peristiwa ini, polisi berhasil menangkap sembilan remaja dengan tiga senjata tajam disita.

Jumat, 24 Maret 2023 

• Aksi tawuran atau perang sarung terjadi di Jalan Durian, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Total ada 15 orang remaja yang diamankan oleh kepolisian buntut peristiwa ini. 
• Aksi tawuran juga terjadi di wilayah Makassar, Jakarta Timur sekitar pukul 20.10 WIB atau saat ibadah salat tarawih. Dalam peristiwa ini dua kelompok remaja terlibat saling serang dan terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. 
• Polisi menangkap tiga pelajar yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Dari ketiga pelajar ini polisi turut menyita senjata tajam. 
• Aksi tawuran juga terjadi di Jalan Kura Kura, Kelurahan Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang. Sebanyak enam remaja ditangkap kepolisian saat sedang melakukan patroli.

Sabtu, 25 Maret 2023

• Pada pukul 01.30 WIB, aksi tawuran atau perang sarung pecah di daerah Jatiuwung, Kota Tangerang. Dalam peristiwa ini 17 remaja ditangkap jajaran Polres Metro Tangerang Kota.

Trunoyudo menyebut pihaknya akan meningkatkan patroli untuk menyisir wilayah-wilayah yang kerap terjadi tawuran. Selain itu, kata dia, patroli juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan lain yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat selama Ramadan.

Sementara itu, Trunoyudo menyebut penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang akan dilakukan jika masih ada masyarakat melakukan pelanggaran yang dilarang sesuai maklumat yang ada.

Tanggapan:

Menurut saya, masalah tawuran atau tindakan sejenis yang dilakukan oleh sekelompok orang ini harus ditangani dengan baik. Penanganan ini termasuk tindakan pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum bagi para pelaku.

Ada berbagai hal yang menyebabkan masalah ini terjadi. Salah satunya ada kondisi ekonomi yang kurang baik hingga menimbulkan kenakalan pada anak remaja dengan kondisi tersebut. Kondisi tersebut berdampak pada pendidikan yang ia dapatkan kurang maksimal sehingga ia bisa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta membahayakan orang lain dan bahkan dirinya sendiri.

Pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih baik lagi pada masyarakat, agar kondisi ekonomi masyarakat membaik, pendidikan maksimal dan kebakaran remaja menurun. Hukum juga harus ditegakkan, masyarakat juga membantu mengawasi dan kesadaran dari diri kita sendiri.

Suku Balik dibalik Ambisi IKN Nusantara

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 8 Maret 2023

Headline: Warga Adat Suku Balik Tolak Relokasi dari Proyek Pembangunan IKN

Kepala Suku Balik, Sibukdin, di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sumber:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230315053702-20-925153/warga-adat-suku-balik-tolak-relokasi-dari-proyek-pembangunan-ikn

Ringkasan:

Dikutip dari CNN INDONESIA, Puluhan warga adat Suku Balik, Kelurahan Sepaku Lama, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim menolak rencana penggusuran rumah yang berada di kawasan Sungai Sepaku, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Resistansi itu terjadi menyusul proyek penanganan banjir Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp242 miliar.

Masyarakat Adat Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Masyarakat Adat Balik Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Masyarakat Adat Balik Menolak Relokasi. Pemasangan spanduk dan baliho itu merupakan respons tandingan terhadap pemasangan patok-patok dan pengukuran tanah secara sepihak oleh pihak pelaksana proyek. 

Setidaknya ada delapan poin yang menjadi tuntutan para warga. Fi antaranya, masyarakat adat suku Balik di lokasi IKN menolak program penggusuran kampung. Mereka juga tidak mau direlokasi atau dipindahkan ke daerah lain oleh pemerintah. Masyarakat menolak penggusuran situs-situs sejarah leluhur, kuburan atau tempat-tempat tertentu yang diyakini masyarakat adat sebagai situs adat Suku Balik turun-temurun.

Selain itu mereka juga menolak perubahan nama kampung, sungai yang selama ini warga sudah kuasai turun menurun. Meminta pemerintah segera membuat kebijakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Suku Balik di Kecamatan Sepaku. Mereka ingin pemerintah memperhatikan khusus Suku Balik yang terdampak aktivitas pembangunan IKN, baik lingkungan dan sosial di Kecamatan Sepaku. Dan menolak tokoh atau kelompok yang mengatasnamakan Suku Balik lalu melakukan kesepakatan terkait IKN tanpa melibatkan komunitas adat.

Tanggapan :

Menurut saya, masalah ini merupakan masalah yang kurangnya komunikasi dan dialog antara pemerintah dalam hal ini pelaksana proyek dan masyarakat sekitar. Untuk itu, menurut saya sangat diperlukan dialog yang menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat sekitar mengenai pembangunan proyek tersebut.

Kesejahteraan masyarakat adat tersebut harus tetap diperhatikan. Bagaimana keberlangsungan masyarakat adat tersebut. Proyek tersebut direncanakan pastinya untuk manfaat yang sangat luas, oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat sekitar mendukung. Namun, jika terjadi perselisihan seperti ini. Penyelesaian terbaik adalah dialog dan komunikasi hingga nantinya menghasilkan kesepakatan terbaik untuk masyarakat dan pembangunan proyek strategis nasional.

Plumpang: Legalitas, Ketegasan dan Rasa Aman

Paisal Vieri Eka Tama Simbolon 

Kesejahteraan Sosial 2B

11220541000056

Tugas PKN, 1 Maret 2023

Headline: Petaka Tanah Merah Plumpang, Mencari Legalitas hingga Was-was Ledakan

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230304200000-20-920990/petaka-tanah-merah-plumpang-mencari-legalitas-hingga-was-was-ledakan9

Ringkasan:

Depo Pertamina di Plumpang, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Kembali terbakar pada 3 Maret 2023. Sebelumnya, Depo Pertamina tersebut sudah pernah terbakar pada tahun 2009 yang lalu. 

Sejatinya, bangunan Depo harus berjarak dari pemukiman masyarakat. Jauh sebelum rentetan peristiwa kebakaran terjadi, Depo Plumpang yang dibangun pada 1972 memiliki perencanaan yang sangat baik. Saat itu, daerah sekitar Depo belum dipenuhi permukiman liar dan sudah dibuat buffer zone sebagai standar pembangunan Depo yang merupakan tanah milik negara. 

Seiring berkembangnya waktu, Buffer Zone tersebut mulai dikuasai oleh pemukiman luar. Kawasan yang seharusnya kosong, perlahan" penuh dengan bangunan pemukiman. Hal ini, sangat berbahaya karena Depo rentan sekali terbakar.

Pada tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Joko Widodo memberikan KTP kepada penduduk dikawasan tersebut. Agar hak-hak mereka sebagai warna negara bisa terpenuhi, meskipun mereka tinggal dilahan yang ilegal, hal ini juga merupakan janji politik agar penduduk dapat mendapatkan bantuan dari negara. Dan pada tahun 2021, Anies Baswedan memberikan IMB, meskipun berada dilahan ilegal. Ini juga merupakan janji politik Anies saat pilkada 2017 lalu.

Tanggapan:

Menurut saya, pemerintah harus segera mengambil langkah yang bijak dan dalam hal ini. Solusi yang tepat menurut saya adalah penduduk yang mendirikan bangunan ilegal di kawasan buffer zone harus direlokasi agar mereka dapat hidup lebih baik dan aman. Tanah negara yang mereka kuasai juga kembali kenegara dan dapat difungsikan sebagaimana seharusnya.

Selain itu, pemindahan penduduk sekitar akan lebih murah biayanya, dibanding harus memindahkan Depo yang pastinya memerlukan biaya yang besar untuk pembangunan Depo yang baru. Selain itu, penduduk juga akan mendapat hunian yang lebih layak dibanding rumah yang mereka dirikan secara ilegal diarea buffer zone Depo Plumpang tersebut.

Penyelesaian masalah ini harus sesegera mungkin dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh ada lagi janji-janji politik sesaat. Pemerintah harus mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.